AUTHORITY HUB, Moderasi Beragama

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Toleransi dan Harmoni Sosial

Desember 1, 2025

Pendahuluan: FKUB sebagai Garda Terdepan Kerukunan

Forum Kerukunan Umat Beragama, Data Kementerian Agama (2024) mencatat 543 FKUB aktif di seluruh Indonesia, menangani rata-rata 3.200 kasus kerukunan per tahun. FKUB menjadi institusi krusial dalam mencegah dan menangani konflik keagamaan di tingkat lokal.

Artikel ini mengupas tuntas peran, struktur, program, dan tantangan FKUB dalam mewujudkan Indonesia yang toleran dan harmonis.

Landasan Hukum dan Sejarah FKUB

Dasar Hukum

1. Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Pasal 8 ayat (2): “FKUB kabupaten/kota dibentuk oleh Kepala Daerah dengan fasilitasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota”

2. UU No. 1/PNPS/1965 Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

3. Perpres No. 58/2023 Penguatan Moderasi Beragama (FKUB sebagai salah satu pilar)

Sejarah Pembentukan

Era Orde Baru (1967-1998):

Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (informal)
Fokus pada dialog elite agama

Pasca-Reformasi (1999-2006):

Konflik Ambon, Poso memicu urgensi institusionalisasi
2006: PBM 9/8 melahirkan FKUB formal di seluruh Indonesia

Era Kontemporer (2006-sekarang):

543 FKUB tingkat kabupaten/kota
Beberapa provinsi punya FKUB provinsi (tidak mandatory)
Koordinasi dengan Bakor Pakem (Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan)

Struktur dan Keanggotaan FKUB

Komposisi Anggota

Minimal 17 orang, maksimal 25 orang

Kriteria Proporsi:

Merepresentasikan 6 agama resmi (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu)
Proporsi sesuai demografi lokal (mayoritas dapat lebih banyak kursi, tapi minoritas harus ada)
Bukan pejabat aktif (harus figur independen)

Contoh Komposisi FKUB Kota Yogyakarta:

Islam: 9 orang (55% populasi)
Kristen Protestan: 3 orang (15%)
Katolik: 2 orang (10%)
Hindu: 1 orang (5%)
Buddha: 1 orang (10%)
Konghucu: 1 orang (5%)
Total: 17 orang

Struktur Organisasi

KETUA (dipilih dari anggota)
    |
WAKIL KETUA (biasanya dari agama berbeda dengan ketua)
    |
SEKRETARIS (dari Kemenag sebagai fasilitator)
    |
ANGGOTA (tokoh agama dari masing-masing komunitas)
    |
SEKRETARIAT (staff admin dari Pemda/Kemenag)

Masa Jabatan: 3 tahun (dapat diperpanjang 1 periode)

Kriteria Anggota Ideal

Hard Requirements:

Tokoh agama yang dihormati komunitasnya
Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pemerintah/legislatif
Berdomisili di wilayah kerja FKUB
Komitmen pada kerukunan dan Pancasila

Soft Skills:

Kemampuan komunikasi lintas budaya
Pengalaman mediasi konflik
Jaringan luas di komunitas
Moderat (tidak radikal, tidak liberal ekstrem)

Tugas dan Fungsi FKUB

A. Dialog (Dialogue)

Tujuan: Membangun saling pengertian antar-umat beragama

Bentuk Kegiatan:

1. Dialog Rutin Bulanan

Forum terbuka membahas isu aktual
Contoh topik: “Bagaimana sikap umat beragama terhadap pemilu yang memanas?”
Format: Presentasi singkat + diskusi panel + Q&A

2. Seminar dan Lokakarya

Tema strategis: moderasi beragama, penanganan hoax, radikalisasi
Narasumber: akademisi, pejabat, tokoh nasional
Peserta: tokoh agama lokal + masyarakat umum

3. Kunjungan Silaturahmi

Anggota FKUB berkunjung ke rumah ibadah berbeda agama
Tujuan: Kenalan personal, bangun trust
Contoh: FKUB Manado rutin buka puasa bersama di masjid, Natal di gereja

B. Sosialisasi (Socialization)

Tujuan: Edukasi masyarakat tentang toleransi

Program:

1. Kampanye Publik

Billboard/spanduk: “Bhinneka Tunggal Ika Harga Mati”
Radio spot: Dialog singkat antar tokoh agama
Media sosial: Video kampanye toleransi

2. Penyuluhan ke Sekolah

FKUB berkunjung ke SD/SMP/SMA
Materi: Mengenal agama lain, menghargai perbedaan
Metode: Storytelling, Q&A interaktif

3. Pelatihan Tokoh Masyarakat

Target: RT/RW, kepala desa, tokoh pemuda
Materi: Early warning system, deteksi konflik, mediasi dasar
Output: Tiap kelurahan punya “agen toleransi”

C. Mediasi (Mediation)

Tujuan: Menyelesaikan konflik keagamaan sebelum meluas

Jenis Kasus yang Ditangani:

1. Perizinan Rumah Ibadah

Warga keberatan pembangunan gereja/masjid
FKUB mediasi antara pemohon izin, warga, dan pemda
Solusi: Relokasi, soundproofing, parkir internal, dll.

2. Kegiatan Keagamaan

Protes terhadap volume adzan/lonceng terlalu keras
Festival keagamaan yang ganggu lalu lintas
FKUB fasilitasi win-win solution

3. Konversi Agama

Keluarga konflik karena anak pindah agama
FKUB memastikan konversi bukan hasil paksaan
Mediasi keluarga untuk terima perbedaan

4. Isu Penodaan Agama

Ceramah/tulisan dianggap menista agama tertentu
FKUB investigasi: hoax atau fakta?
Jika fakta, fasilitasi klarifikasi atau permintaan maaf

Protokol Mediasi FKUB:

1. PELAPORAN (Masyarakat → FKUB via hotline/datang langsung)
2. VERIFIKASI (FKUB cek fakta di lapangan dalam 24 jam)
3. KOORDINASI (FKUB + Pemda + Polisi + Tokoh Agama)
4. MEDIASI (Pertemuan tertutup kedua pihak)
5. KESEPAKATAN (MoU ditandatangani, monitoring 3 bulan)
6. EVALUASI (Apakah kesepakatan dijalankan?)

Success Rate: 78% kasus terselesaikan via mediasi (data Kemenag 2023)

D. Memberdayakan Umat (Empowerment)

Program:

1. Hibah untuk Program Kerukunan

FKUB mengusulkan ke Pemda/Kemenag dana untuk kegiatan toleransi
Contoh: Festival keberagaman, lomba menulis toleransi, bantuan korban bencana lintas agama

2. Pelatihan Kepemimpinan Lintas Iman

Target: Pemuda dari berbagai agama
Materi: Kepemimpinan inklusif, public speaking, manajemen konflik
Alumni jadi kader FKUB masa depan

3. Kerjasama Ekonomi Lintas Agama

Fasilitasi koperasi/UMKM lintas kelompok
Contoh: Pasar Ramadan dikelola bersama Muslim-Kristen
Tujuan: Economic interdependence = kurangi potensi konflik

Program Unggulan FKUB

1. Patroli Toleransi

Deskripsi: Tim FKUB + Polisi + Satpol PP patroli ke kawasan rawan konflik (terutama menjelang hari besar keagamaan)

Kegiatan:

Cek apakah ada provokasi/hate speech
Sosialisasi pentingnya jaga keamanan
Hotline FKUB dipasang di masjid/gereja/vihara

Contoh: FKUB Jakarta Barat patroli menjelang Natal dan Lebaran untuk antisipasi gangguan kamtibmas.

2. Rumah Moderasi

Deskripsi: Gedung/sekretariat FKUB yang jadi pusat kegiatan lintas iman.

Fasilitas:

Ruang pertemuan
Perpustakaan (buku tentang semua agama)
Ruang ibadah multifungsi
Hotline 24/7

Contoh: Rumah Moderasi FKUB Kota Semarang jadi landmark toleransi, sering jadi tujuan study tour.

3. Festival Kerukunan

Waktu: Biasanya sekitar 17 Agustus (HUT RI)

Kegiatan:

Pawai lintas agama (pakai baju adat masing-masing)
Bazaar kuliner khas tiap agama
Pentas seni (musik gambus, paduan suara gereja, tari Bali)
Deklarasi damai bersama

Impact: Memperkuat identitas kolektif sebagai “warga Indonesia” di atas perbedaan agama.

Studi Kasus FKUB Efektif

Kasus 1: FKUB Kota Singkawang

Profil:

Populasi: 39% Tionghoa (Buddha/Konghucu), 28% Dayak (Kristen), 26% Melayu (Islam)
Sejarah: Tidak pernah konflik serius

Program Unggulan:

“Pela Gandong Singkawang”

Perjanjian adat antar-etnis untuk saling melindungi
Cap Go Meh dirayakan semua warga (termasuk Muslim)
FKUB fasilitasi gotong royong lintas agama setiap bulan

Hasil:

Zero konflik keagamaan dalam 15 tahun
Indeks toleransi tertinggi nasional (8,9/10)

Kasus 2: FKUB Kota Ambon

Profil:

Pasca-konflik 1999-2004 (5.000+ tewas)
Populasi: 50% Muslim, 50% Kristen

Tantangan:

Trauma kolektif masih kuat
Segregasi residential (Muslim di satu area, Kristen di area lain)

Strategi FKUB:

1. Truth and Reconciliation Forum

Korban dan pelaku berbagi cerita (tidak semua, hanya yang siap)
Bukan untuk hukum, tapi untuk healing

2. Joint Livelihood Program

FKUB fasilitasi koperasi nelayan Muslim-Kristen
Hasil laut dijual bersama, profit dibagi adil
Economic interdependence = saling butuh

3. Mixed Neighborhood

FKUB dukung program perumahan baru dengan warga Muslim-Kristen campur
Awalnya resisten, tapi sekarang 60% neighborhood sudah mixed

Hasil:

Dari indeks toleransi 2,1 (2005) ke 8,5 (2024)
Zero major conflict sejak 2009

Kasus 3: FKUB Kabupaten Sampang (Madura)

Profil:

Mayoritas Sunni, ada komunitas Syiah kecil
2012: Konflik Sunni-Syiah (2 tewas, ratusan mengungsi)

Respons FKUB:

Immediate (2012-2013):

Evakuasi korban ke shelter
Mediasi dengan pelaku kekerasan (gagal, karena emosi masih tinggi)
Koordinasi dengan BNPT untuk deradikalisasi pelaku

Long-term (2013-2024):

Relokasi komunitas Syiah ke Sidoarjo (sulit kembali ke Sampang)
Edukasi warga Sunni tentang toleransi internal Islam
Program “Santri Moderat” untuk cegah konflik serupa

Lesson Learned:

Tidak semua konflik bisa diselesaikan mediasi (ada yang butuh intervensi hukum)
Trauma healing butuh waktu lama (10+ tahun)
FKUB perlu backup dari pemerintah pusat jika situasi terlalu panas

Tantangan FKUB

1. Keterbatasan Kewenangan

Masalah:

FKUB hanya fasilitator, tidak punya kewenangan eksekutif
Keputusan tetap di tangan Pemda atau pengadilan
Kadang mediasi FKUB diabaikan oleh salah satu pihak

Solusi:

Strengthening legal position: Revisi PBM agar FKUB punya kewenangan lebih
Dukungan Pemda: Bupati/Walikota harus commitment back up FKUB
Public pressure: Publikasikan hasil mediasi agar ada tekanan moral

2. Anggota Tidak Representatif

Masalah:

Kadang anggota FKUB dipilih karena kedekatan politik, bukan kapasitas
Dominasi satu agama (mayoritas monopoli kursi)
Minoritas tidak punya suara

Solusi:

Transparansi rekrutmen: Pemda buka seleksi publik
Quota minimum: Minoritas minimal 20% kursi (affirmative action)
Evaluasi berkala: Anggota yang tidak aktif diganti

3. Budget Minim

Masalah:

APBD untuk FKUB sering minim (< Rp 100 juta/tahun)
Tidak cukup untuk program besar
Anggota volunteer (tidak digaji), kadang tidak committed

Solusi:

Advokasi ke DPRD: Perjuangkan alokasi lebih besar
CSR perusahaan: Gandeng korporat untuk sponsor kegiatan
Hibah Kemenag: Apply dana dari pusat untuk program strategis

4. Konflik Internal FKUB

Masalah:

Anggota FKUB sendiri kadang punya ego sektarian
Rebutan posisi ketua/wakil
Tidak solid saat mediasi

Solusi:

Team building: Retreat bersama, bangun chemistry
Code of conduct: Aturan tegas tentang netralitas
Intervensi Kemenag: Jika FKUB disfungsional, Kemenag bisa bubarkan dan bentuk ulang

Inovasi FKUB di Era Digital

1. FKUB Hotline & WhatsApp

Fitur:

Nomor hotline 24/7 (misal: 0800-FKUB-XXX)
WhatsApp Business untuk laporan cepat
Respon time max 6 jam

Manfaat: Early detection konflik

2. Media Sosial FKUB

Platform: Facebook, Instagram, Twitter/X

Konten:

Kampanye toleransi (poster, video pendek)
Live streaming dialog lintas iman
Debunk hoax tentang agama

Contoh: FKUB Kota Yogyakarta punya channel YouTube dengan 50K+ subscribers

3. Aplikasi Mobile “FKUB Connect”

Fitur:

Lapor insiden (foto + lokasi GPS)
Info kegiatan FKUB
E-learning toleransi
Chatbot untuk tanya jawab seputar kerukunan

Status: Pilot project di 5 kota (Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Denpasar)

4. Database Kasus Digital

Sistem:

Setiap kasus didokumentasi secara digital
Analitik: Pola konflik, hotspot area, tren
Prediktif: AI deteksi potensi konflik berdasarkan data historis

Manfaat: Evidence-based policy making

Rekomendasi Penguatan FKUB

1. Revisi PBM 9/8 Tahun 2006

Usulan Perubahan:

Kewenangan FKUB diperkuat (bukan hanya fasilitator)
Mandatory FKUB provinsi (sekarang optional)
Kriteria anggota lebih ketat (harus punya sertifikat mediasi)
Sanksi bagi Pemda yang tidak aktifkan FKUB

2. Pelatihan Berkala

Target: Seluruh anggota FKUB se-Indonesia

Materi:

Mediasi konflik lanjutan
Komunikasi lintas budaya
Manajemen organisasi
Digital literacy (untuk kampanye online)

Penyelenggara: Kemenag + NGO peace building (CSRC UIN, Gusdurian, Wahid Foundation)

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Kerukunan

Mekanisme:

Pusat alokasikan Rp 5-10 miliar/tahun untuk FKUB se-Indonesia
Distribusi based on proposal (kompetisi)
Prioritas untuk daerah rawan konflik

4. Award “FKUB Terbaik”

Penyelenggara: Kemenag + Kemendagri

Kriteria:

Zero conflict dalam 3 tahun
Program inovatif
Partisipasi masyarakat tinggi

Hadiah:

Piala dari Presiden
Dana hibah Rp 500 juta
Publikasi nasional

5. Jaringan FKUB Nasional

Usulan:

Bentuk “Asosiasi FKUB Indonesia” sebagai payung koordinasi
Annual conference FKUB se-Indonesia
Platform online untuk sharing best practice

Kesimpulan

FKUB adalah aset berharga Indonesia dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman. Dengan 543 FKUB aktif dan track record 78% success rate mediasi, FKUB terbukti efektif.

Kunci keberhasilan:

Anggota yang representatif dan kapabel
Dukungan penuh Pemda dan Kemenag
Budget memadai
Program berkelanjutan, bukan seremonial

Dengan penguatan kapasitas dan komitmen semua pihak, FKUB dapat terus menjadi garda terdepan menjaga Indonesia yang toleran dan damai.

FAQ

1. Bagaimana cara melaporkan konflik keagamaan ke FKUB?

Datang langsung ke sekretariat FKUB (biasanya di kantor Kemenag atau Pemda), atau hubungi hotline/WhatsApp FKUB setempat. Bisa juga via website jika ada.

2. Apakah layanan FKUB gratis?

Ya, semua layanan FKUB gratis (mediasi, konsultasi, sosialisasi).

3. Berapa lama proses mediasi FKUB?

Bervariasi. Kasus sederhana: 1-2 minggu. Kasus kompleks: 1-3 bulan. Kasus yang melibatkan banyak pihak bisa lebih lama.

4. Apakah keputusan mediasi FKUB mengikat secara hukum?

Tidak otomatis. Tapi jika kedua pihak tanda tangan MoU/kesepakatan, itu bisa dijadikan bukti di pengadilan jika ada yang langgar.

5. Bagaimana jika salah satu pihak tidak mau mediasi?

FKUB tidak bisa memaksa. Tapi FKUB bisa koordinasi dengan Pemda untuk memberi insentif (misalnya: jika tidak mediasi, izin tidak akan dikeluarkan).

6. Apakah FKUB bisa membubarkan organisasi radikal?

Tidak. Itu kewenangan Kemendagri, Polri, atau pengadilan. FKUB hanya bisa melaporkan jika ada indikasi.

7. Bagaimana FKUB menjaga netralitas?

Dengan komposisi anggota yang representatif, kode etik tegas, dan monitoring dari Kemenag.

8. Apakah ada FKUB untuk ateis/agnostik?

Tidak. FKUB hanya untuk 6 agama resmi. Tapi ateis/agnostik bisa ikut kegiatan FKUB sebagai observer atau dalam konteks dialog hak asasi.

9. Bagaimana cara bergabung jadi anggota FKUB?

Tunggu periode rekrutmen (setiap 3 tahun). Pemda akan umumkan seleksi. Biasanya melalui usulan organisasi keagamaan (MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi, Matakin).

10. Apa bedanya FKUB dengan Bakor Pakem?

FKUB fokus pada kerukunan antar-agama resmi. Bakor Pakem fokus pada pengawasan aliran kepercayaan/sekte yang menyimpang.

Artikel Terkait: