AUTHORITY HUB, Ekoteologi

La Dharar wa La Dhirar: 7 Kaidah Emas Anti Pencemaran Lingkungan Paling Tegas

Januari 8, 2026

Intro: Kaidah Paling Populer untuk Lingkungan

La Dharar wa La Dhirar, Dalam diskursus fikih lingkungan Islam, ada satu kaidah yang paling sering dikutip dalam fatwa, bahtsul masail, hingga putusan etika hukum Islam terkait pencemaran: kaidah larangan menimbulkan bahaya. Kaidah ini bersumber langsung dari sabda Rasulullah SAW dan diterima lintas mazhab sebagai fondasi keadilan sosial dan ekologis. Artikel ini membahas secara sistematis bagaimana kaidah tersebut dipahami para ulama, diturunkan menjadi qawaid fikih, dan diaplikasikan secara konkret untuk kasus pencemaran air, udara, tanah, hingga kejahatan ekologis korporasi modern.

Hadits dan Syarah Ulama

Teks Hadits dan Terjemahan

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, dan Imam Malik dalam Al-Muwaththa’:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya.”

Hadits ini dinilai hasan–shahih dan menjadi salah satu pilar utama qawaid fiqhiyyah yang disepakati oleh para ulama.

Syarah Ulama Klasik

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadits ini mencakup seluruh bentuk tindakan yang menimbulkan mudarat, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik terhadap individu maupun masyarakat luas. Ibnu Rajab Al-Hanbali menambahkan bahwa larangan ini bersifat preventif sekaligus kuratif: mencegah bahaya sebelum terjadi dan menghilangkannya jika sudah terjadi.

Syarah Ulama Kontemporer

Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa konsep bahaya dalam Islam tidak terbatas pada kerugian fisik, tetapi juga mencakup kerusakan lingkungan, hilangnya sumber daya, dan ancaman terhadap keberlanjutan hidup generasi mendatang. Wahbah Az-Zuhaili menempatkan kaidah ini sebagai dasar larangan pencemaran karena dampaknya bersifat kolektif dan berjangka panjang.

Makna Konseptual

Dharar: bahaya yang ditimbulkan kepada pihak lain, baik disengaja maupun lalai.
Dhirar: membalas bahaya dengan cara yang juga menimbulkan bahaya baru.

Dalam konteks lingkungan, pencemaran selalu masuk kategori dharar karena dampaknya tidak bisa dibatasi pada satu individu saja.

la dharar wa la dhirar sebagai kaidah fikih Islam yang melarang pencemaran air, udara, dan hutan — *Visual edukatif tentang la dharar wa la dhirar sebagai prinsip Islam yang menegaskan larangan pencemaran dan kewajiban mencegah kerusakan lingkungan.*

Aplikasi untuk Pencemaran Lingkungan

1. Dharar Materi: Kerusakan Ekonomi

Pencemaran Sungai Citarum menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp9 triliun per tahun, meliputi rusaknya pertanian, perikanan, dan biaya kesehatan masyarakat. Dalam perspektif fikih, kerugian sistemik seperti ini tergolong bahaya nyata (dharar muhaqqaq).

Aplikasi kaidah:
Perusahaan penyebab pencemaran wajib ganti rugi, bukan sekadar CSR sukarela. Pembiaran negara terhadap kerugian ini berarti turut serta dalam membiarkan bahaya.

2. Dharar Fisik: Bahaya Kesehatan dan Nyawa

Polusi udara di Jakarta dikaitkan dengan ±12.000 kematian prematur per tahun. Bahaya ini bersifat langsung terhadap jiwa manusia, sehingga masuk kategori pelanggaran berat dalam maqashid syariah, khususnya hifzh an-nafs.

Aplikasi kaidah:
Aktivitas yang terbukti menyebabkan kematian atau penyakit massal berstatus haram dan wajib dihentikan, tanpa menunggu kerusakan lebih parah.

3. Dharar Ekologis: Kerusakan Ekosistem

Deforestasi seluas 1,4 juta hektare berkontribusi pada bencana ekologis, termasuk banjir bandang Aceh yang menewaskan 1.140 jiwa. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kejahatan ekologis.

Aplikasi kaidah:
Perusakan ekosistem termasuk haram berat, dan pelakunya layak dikenai sanksi maksimal karena dampaknya lintas generasi.

Prinsip Umum Penghilangan Bahaya

Bahaya wajib dihilangkan
Bahaya tidak boleh diatasi dengan bahaya baru
Bahaya yang lebih besar harus diprioritaskan untuk dihilangkan

Qawaid Fikih Turunan

Al-Dhararu Yuzal – Bahaya Harus Dihilangkan

Kaidah ini menegaskan bahwa pencemaran tidak boleh dinormalisasi. Jika suatu aktivitas terbukti merusak, maka penghentian adalah kewajiban syar’i.

Aplikasi:
Pabrik pencemar tidak cukup “diawasi”, tetapi harus dihentikan sampai bahaya hilang.

Al-Dharar La Yukunu Qadiman

Bahaya yang sudah lama terjadi tidak berubah menjadi boleh. Fakta bahwa suatu sungai telah tercemar puluhan tahun tidak menjadi legitimasi pencemaran lanjutan.

Aplikasi:
Argumen “sudah dari dulu tercemar” adalah batil secara fikih.

Al-Dhararu al-Asyadd Yuzalu bi al-Dharar al-Akhaf

Bahaya besar boleh dihilangkan dengan risiko yang lebih kecil.

Aplikasi:
Menghentikan PLTU batubara (bahaya besar) meski berdampak ekonomi jangka pendek (bahaya ringan) adalah pilihan yang sah secara syariah.

Studi Kasus: 631 Perusahaan Perusak Lingkungan

Data WALHI menunjukkan 631 perusahaan terlibat dalam deforestasi besar-besaran yang memicu bencana ekologis nasional.

Analisis Fikih

Apakah ini bahaya nyata? Ya, terbukti ada korban jiwa dan kerusakan luas.
Apakah wajib dihentikan? Ya, sesuai prinsip penghilangan bahaya.
Siapa bertanggung jawab?
- Korporasi sebagai pelaku langsung
- Pemerintah sebagai pemberi izin

Fatwa MUI dan NU secara eksplisit melarang perusakan lingkungan, namun realitas menunjukkan lemahnya penegakan hukum. Ini menciptakan celah antara norma syariah dan praktik negara.