Pendahuluan: Mengapa Ta’zir Penting untuk Penegakan Hukum Lingkungan?
Pencemaran Kali Surabaya oleh limbah pabrik tekstil tahun 2024 menyebabkan jutaan warga kehilangan akses air bersih. Meskipun perusahaan dikenai denda administratif, pencemaran terus berulang karena sanksi dianggap terlalu ringan. Dalam perspektif hukum Islam, kasus ini memerlukan penerapan ta’zir lingkungan—hukuman diskresi yang dapat disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kemampuan pelaku untuk memberikan efek jera yang lebih kuat.
Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 33: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).” Meskipun ayat ini khusus tentang hirabah (perampok yang mengganggu keamanan), ulama kontemporer seperti Syeikh Yusuf Al-Qaradawi menafsirkan bahwa “membuat kerusakan di bumi” (ifsad fil ardh) juga mencakup kerusakan lingkungan yang sistematis dan masif.
Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Abu Dawud menyatakan: “Janganlah kamu buang air kecil di air yang menggenang, kemudian kamu mandi di dalamnya.” Hadits ini menunjukkan larangan tegas terhadap pencemaran air, dan para ulama sepakat bahwa pelanggar larangan ini layak mendapat ta’zir sebagai sanksi edukatif dan preventif.
Artikel ini akan menguraikan konsep ta’zir lingkungan secara komprehensif, mencakup definisi, jenis-jenis hukuman, mekanisme penjatuhan, dan implementasinya di Indonesia. Anda akan memahami bagaimana ta’zir dapat menjadi instrumen efektif untuk menegakkan keadilan ekologi dan memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran.
Baca Juga :
Sanksi Pelanggaran Lingkungan dalam Islam: Ta’zir & Diyat
Definisi dan Landasan Syariah Ta’zir Lingkungan
Ta’zir secara etimologis berasal dari kata “azza-ya’ziru” yang berarti mencegah, menghalangi, atau mendidik. Secara terminologi fikih, ta’zir adalah hukuman yang tidak ditentukan bentuk dan kadarnya oleh nash Al-Quran atau hadits, tetapi diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa untuk menentukannya berdasarkan kemaslahatan. Dalam konteks lingkungan, ta’zir adalah sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran ekologi untuk memberikan efek jera dan mendorong pemulihan.
Landasan syariah ta’zir lingkungan bersumber dari beberapa dalil. Pertama, kaidah fikih “sad adz-dzari’ah” (menutup jalan menuju kerusakan) yang mengharuskan pencegahan terhadap semua tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan, termasuk pencemaran lingkungan. Imam Malik dalam kitab Al-Muwattha’ menekankan bahwa hakim berhak menjatuhkan hukuman untuk mencegah kerusakan meskipun tidak ada nash yang eksplisit.
Kedua, kaidah “al-mashlahat al-mursalah” (kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit) yang membolehkan hakim menetapkan hukuman berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Imam Al-Ghazali dalam Al-Mustashfa menjelaskan bahwa menjaga lingkungan termasuk dalam maqashid syariah dharuriyyat (kebutuhan primer) untuk melindungi jiwa dan harta, sehingga penetapan ta’zir lingkungan adalah kewajiban syar’i.
Ketiga, praktek khulafaur rasyidin yang menerapkan ta’zir untuk berbagai pelanggaran yang belum diatur secara eksplisit. Khalifah Umar bin Khattab pernah menjatuhkan ta’zir kepada orang yang menebang pohon kurma milik orang lain dengan hukuman denda dua kali lipat nilai pohon plus kewajiban menanam pohon baru. Ini menunjukkan bahwa ta’zir dapat berupa sanksi finansial maupun kewajiban pemulihan.
Ulama kontemporer seperti Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqh al-Islami wa Adillatuhu merumuskan bahwa ta’zir lingkungan memiliki tiga tujuan utama: pertama, zawajir (pencegahan agar pelaku tidak mengulangi); kedua, jawabir (pemulihan kerusakan yang terjadi); ketiga, tarbiyyah (pendidikan moral agar masyarakat sadar akan bahaya pencemaran). Ketiga tujuan ini harus tercapai secara simultan agar ta’zir efektif.
Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pengelolaan Sampah menegaskan bahwa ta’zir dapat dijatuhkan kepada individu atau korporasi yang membuang sampah sembarangan, membakar sampah di area terbuka, atau tidak mengelola limbah sesuai standar syariah. Bentuk ta’zir yang direkomendasikan meliputi denda, kerja sosial, publikasi nama, hingga pencabutan izin usaha.
Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam keputusannya tentang Ekologi Islam menyatakan bahwa ta’zir lingkungan harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu hukuman sebanding dengan tingkat kerusakan. Pencemaran ringan yang dapat dipulihkan dengan mudah cukup dihukum dengan teguran atau denda kecil, sementara pencemaran berat yang menyebabkan korban jiwa atau kerusakan permanen harus dihukum dengan penjara dan denda besar.
Baca Juga :
diyat ekologi
Jenis-Jenis Ta’zir untuk Pelanggaran Lingkungan
Hukum Islam mengklasifikasikan ta’zir lingkungan ke dalam beberapa jenis berdasarkan bentuk hukuman dan tujuan penjatuhan sanksi. Klasifikasi ini memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk memilih sanksi yang paling efektif sesuai kondisi pelaku dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan.
Ta’zir berupa teguran dan nasihat merupakan bentuk sanksi paling ringan yang diterapkan untuk pelanggaran pertama kali atau pelanggaran ringan tanpa dampak permanen. Dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyyah, Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa hakim dapat memberikan teguran keras (tanbih) kepada pelaku dengan menjelaskan dalil-dalil syariah tentang kewajiban menjaga lingkungan dan ancaman dosa di akhirat. Teguran dapat dilakukan di hadapan publik untuk memberikan efek malu yang mendorong perbaikan perilaku.
Ta’zir berupa denda finansial (gharamah) adalah sanksi yang paling umum diterapkan untuk pelanggaran lingkungan. Besaran denda ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi pelaku dan tingkat kerusakan. Untuk individu miskin, denda dapat berupa 10-50 ribu rupiah, sementara untuk korporasi besar dapat mencapai miliaran rupiah. Prinsipnya adalah denda harus cukup untuk memberikan efek jera tetapi tidak sampai merusak kehidupan ekonomi pelaku. Dana denda dialokasikan untuk program pemulihan lingkungan, bukan masuk kas negara secara umum.
Ta’zir berupa kerja sosial lingkungan mewajibkan pelaku melakukan aktivitas pemulihan ekologi sebagai bentuk kompensasi. Contohnya: pelaku penebangan liar diwajibkan menanam 100 pohon dan merawatnya selama satu tahun; pencemar sungai diwajibkan membersihkan aliran sungai sepanjang 1 kilometer setiap hari selama satu bulan; pembakar sampah diwajibkan mengelola tempat pembuangan sampah desa selama tiga bulan. Bentuk ta’zir ini sangat edukatif karena pelaku mengalami langsung kesulitan memulihkan kerusakan yang telah dibuatnya.
Ta’zir berupa penjara (al-habsu) diterapkan untuk pelanggaran berat atau residivisme (pengulangan). Dalam fikih Islam, penjara bukan dimaksudkan sebagai balas dendam tetapi untuk menahan pelaku agar tidak mengulangi kejahatan dan memberikan waktu untuk rehabilitasi mental. Durasi penjara ta’zir bersifat fleksibel, dari beberapa hari hingga bertahun-tahun tergantung keputusan hakim. Di Indonesia, sanksi penjara untuk kejahatan lingkungan dapat mencapai 15 tahun sesuai UU Lingkungan Hidup, yang sejalan dengan prinsip ta’zir dalam fikih.
Ta’zir berupa pencabutan hak dan izin diterapkan kepada korporasi atau individu yang terus menerus melanggar aturan lingkungan. Bentuknya dapat berupa pencabutan izin usaha, larangan bekerja di sektor tertentu, atau pencabutan kepemilikan lahan yang disalahgunakan. Khalifah Umar bin Khattab pernah mencabut hak pengelolaan tanah dari seseorang yang membiarkan tanahnya menjadi liar dan tidak produktif, kemudian memberikannya kepada orang lain yang lebih mampu mengelola. Prinsip ini berlaku pula untuk tanah yang digunakan untuk merusak lingkungan.
Ta’zir berupa publikasi nama dan aib sosial (at-tasyhir) dilakukan dengan mengumumkan identitas pelaku pencemaran kepada publik melalui media massa, papan pengumuman di masjid, atau pengumuman di khutbah Jumat. Dalam fikih, at-tasyhir diperbolehkan untuk pelaku kejahatan yang membahayakan masyarakat luas sebagai bentuk peringatan dan pencegahan. Fatwa MUI merekomendasikan agar nama perusahaan pencemar dipublikasikan di website resmi MUI dan diumumkan dalam kajian-kajian Islam untuk memberikan tekanan sosial dan reputasi.
Ta’zir berupa kewajiban ganti rugi material (tadhmin) mewajibkan pelaku membayar kompensasi kepada korban pencemaran atau kepada negara untuk membiayai program pemulihan. Besaran ganti rugi dihitung berdasarkan kerugian aktual yang dialami korban plus biaya pemulihan lingkungan. Jika pencemaran air menyebabkan 1.000 warga harus membeli air bersih selama 6 bulan, maka pelaku wajib mengganti total biaya pembelian air ditambah biaya pengobatan jika ada warga yang sakit karena pencemaran.
Kombinasi beberapa jenis ta’zir sekaligus (ta’zir jama’i) dimungkinkan untuk kasus yang kompleks. Misalnya, pelaku pencemaran berat dapat dijatuhi sanksi penjara selama 2 tahun, denda 500 juta rupiah, kewajiban membersihkan pencemaran, dan publikasi nama di media massa. Hakim memiliki kewenangan penuh (ijtihad hakim) untuk menentukan kombinasi yang paling efektif berdasarkan pertimbangan maslahat.
Baca Juga :
hisbah lingkungan
Mekanisme Penjatuhan Ta’zir: Dari Investigasi hingga Eksekusi
Penerapan ta’zir lingkungan memerlukan prosedur yang jelas dan adil untuk menjamin hak-hak tersangka sekaligus memastikan keadilan bagi korban dan lingkungan. Mekanisme ini mengikuti prinsip-prinsip hukum acara Islam yang menekankan pada pembuktian yang kuat, transparansi proses, dan proporsionalitas hukuman.
Tahap investigasi awal dimulai ketika ada laporan atau pengaduan dari masyarakat, lembaga hisbah, atau aparat penegak hukum tentang dugaan pelanggaran lingkungan. Tim investigasi yang dapat terdiri dari petugas lingkungan hidup, ahli ekologi, dan ulama melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengumpulkan bukti fisik seperti sampel air tercemar, foto kerusakan hutan, atau dokumen izin yang dilanggar. Dalam fikih, investigasi harus dilakukan dengan amanah dan tidak boleh ada keberpihakan (istiqamah fil-hukm).
Tahap pembuktian di pengadilan atau majelis hisbah menggunakan empat alat bukti yang diakui dalam hukum Islam: kesaksian minimal dua orang saksi yang adil dan melihat langsung pelanggaran; pengakuan pelaku (iqrar) yang dilakukan tanpa paksaan; sumpah (yamin) yang diangkat oleh penggugat jika bukti lain tidak cukup; dan qarinah qawiyyah (bukti kuat) berupa hasil tes laboratorium, foto, video, atau data satelit yang menunjukkan pencemaran atau kerusakan. Ulama kontemporer sepakat bahwa bukti ilmiah seperti hasil uji kualitas air atau udara dapat diterima sebagai qarinah dalam pembuktian pelanggaran lingkungan.
Tahap pertimbangan hakim dalam menentukan jenis dan kadar ta’zir mempertimbangkan beberapa faktor: tingkat kerusakan yang ditimbulkan dan apakah dapat dipulihkan; ada tidaknya korban jiwa atau kerugian material; niat pelaku apakah kesengajaan (al-‘amd) atau kelalaian (al-khatha’); rekam jejak pelaku apakah residivisme atau pelanggaran pertama; kemampuan ekonomi pelaku untuk membayar denda atau ganti rugi; serta penyesalan dan itikad baik pelaku untuk memperbaiki kesalahan. Imam Ibnu Taimiyyah dalam As-Siyasah Asy-Syar’iyyah menekankan bahwa hakim wajib mempertimbangkan maslahat dan mafsadat secara proporsional, tidak boleh terlalu keras hingga menzalimi pelaku, tetapi juga tidak terlalu lunak hingga tidak memberi efek jera.
Tahap penjatuhan putusan ta’zir harus dilakukan secara terbuka di hadapan publik untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas. Putusan harus mencantumkan dengan jelas: identitas pelaku, jenis pelanggaran yang dilakukan dengan merujuk pada dalil syariah yang dilanggar, bukti-bukti yang ditemukan, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi, jenis dan kadar ta’zir yang dijatuhkan, serta jangka waktu pelaksanaan sanksi. Pelaku memiliki hak untuk mengajukan banding (isti’naf) kepada majelis hakim yang lebih tinggi jika merasa putusan tidak adil.
Tahap eksekusi sanksi wajib dilaksanakan segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap tanpa ditunda-tunda. Untuk ta’zir berupa denda, pelaku diberi waktu maksimal 30 hari untuk membayar, jika tidak dibayar maka dilakukan penyitaan aset. Untuk ta’zir berupa kerja sosial lingkungan, lembaga pelaksana wajib mengawasi bahwa pelaku benar-benar melaksanakan kewajiban dengan baik, tidak asal-asalan. Untuk ta’zir penjara, pelaku dimasukkan ke penjara sesuai durasi yang ditetapkan dengan fasilitas untuk pembelajaran agama dan rehabilitasi mental. Untuk ta’zir publikasi nama, identitas pelaku diumumkan di media massa, website resmi, dan masjid-masjid selama periode tertentu.
Tahap monitoring pasca sanksi memastikan bahwa pelaku benar-benar telah memperbaiki perilaku dan tidak mengulangi pelanggaran. Jika dalam waktu dua tahun setelah sanksi pelaku terbukti melakukan pelanggaran serupa, maka ta’zir yang dijatuhkan harus lebih berat berdasarkan kaidah “al-‘audu ahaqqu bi asy-syiddah” (pengulangan lebih pantas mendapat hukuman berat). Sebaliknya, jika pelaku menunjukkan perbaikan signifikan seperti menjadi aktivis lingkungan atau menyumbang untuk program konservasi, hakim dapat memberikan pengurangan sanksi atau rehabilitasi nama baik.
Transparansi dalam setiap tahapan mekanisme ta’zir sangat penting untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme yang sering terjadi dalam penegakan hukum lingkungan. Publikasi putusan secara online dan akses publik terhadap dokumen persidangan akan meningkatkan akuntabilitas sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.
Baca Juga :
sanksi korporasi pencemar
Implementasi Ta’zir Lingkungan di Indonesia: Studi Kasus dan Best Practice
Penerapan ta’zir lingkungan di Indonesia menunjukkan dinamika yang menarik antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat. Beberapa studi kasus berikut menggambarkan bagaimana ta’zir dapat menjadi instrumen efektif dalam penegakan keadilan ekologi.
Pesantren Ar-Rohmah Malang menerapkan sistem ta’zir internal yang ketat untuk pelanggaran aturan lingkungan. Santri yang membuang sampah sembarangan dikenai ta’zir berupa kewajiban mengumpulkan dan memilah sampah di seluruh kompleks pesantren selama satu minggu, membersihkan saluran air yang tersumbat, dan memberikan ceramah tentang fikih kebersihan di hadapan seluruh santri. Untuk pelanggaran kedua, sanksi ditambah dengan publikasi nama di papan pengumuman pesantren dan larangan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama satu bulan. Sistem ta’zir bertahap ini terbukti menurunkan pelanggaran hingga 90% dalam satu tahun karena memberikan efek jera yang kuat tanpa merusak mental santri.
Desa Wisata Nglanggeran, Gunungkidul menerapkan ta’zir adat yang diintegrasikan dengan hukum Islam untuk wisatawan yang merusak lingkungan. Wisatawan yang membuang sampah sembarangan atau merusak tanaman dikenai denda 500 ribu rupiah, dipublikasikan namanya di gerbang desa, dan diwajibkan menanam 10 pohon di area konservasi. Uniknya, denda tidak diambil oleh desa tetapi langsung dialokasikan untuk membeli bibit pohon dan perawatan taman. Sistem ini mendapat dukungan penuh dari MUI Gunungkidul karena sejalan dengan prinsip ta’zir yang edukatif dan restoratif.
Majelis Hisbah Banda Aceh memiliki kewenangan untuk menjatuhkan ta’zir kepada pelaku pencemaran berdasarkan Qanun Aceh tentang Hisbah. Dalam satu kasus, pemilik kafe yang membuang limbah ke sungai dijatuhi ta’zir berupa cambuk 10 kali di depan umum, denda 10 juta rupiah untuk program bersih sungai, dan kewajiban memasang instalasi pengolahan limbah dalam 30 hari. Meskipun kontroversial, data Dinas Lingkungan Hidup Aceh menunjukkan bahwa sejak penerapan hisbah lingkungan, kasus pencemaran sungai turun 60% karena efek jera yang sangat kuat dari hukuman cambuk publik.
PT Indocement, Bogor menjadi contoh korporasi yang dikenai ta’zir lingkungan melalui fatwa MUI. Setelah masyarakat sekitar mengeluhkan pencemaran udara dan air akibat operasi pabrik, MUI Bogor mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perusahaan wajib membayar diyat ekologi kepada warga yang terdampak, memasang teknologi pengendali emisi dalam 6 bulan, dan menyumbang 1% dari laba tahunan untuk program penghijauan di sekitar pabrik. Meskipun fatwa tidak mengikat secara hukum positif, tekanan sosial dari masyarakat Muslim yang mayoritas menjadi karyawan perusahaan memaksa manajemen mematuhi fatwa tersebut. Dalam 2 tahun, kualitas udara dan air di sekitar pabrik membaik signifikan.
Masjid Istiqlal Jakarta menerapkan ta’zir bagi jemaah yang boros air wudhu atau merokok di area masjid yang dapat mencemari udara. Pelanggaran pertama diberi teguran lisan oleh petugas, pelanggaran kedua namanya dicatat dan diumumkan setelah shalat Jumat, pelanggaran ketiga dilarang masuk masjid selama satu bulan. Sistem ta’zir bertingkat ini efektif mengubah perilaku jemaah tanpa menimbulkan resistensi karena pendekatan yang persuasif dan edukatif.
Tantangan implementasi ta’zir lingkungan di Indonesia mencakup ketiadaan lembaga peradilan syariah yang berwenang menjatuhkan sanksi ta’zir di luar Aceh, lemahnya penegakan hukum yang membuat ta’zir sering tidak dieksekusi, korupsi dalam sistem peradilan yang memungkinkan pelaku “membeli” keringanan sanksi, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep ta’zir sehingga dianggap kejam atau tidak modern.
Rekomendasi untuk memperkuat ta’zir lingkungan meliputi: pembentukan majelis hisbah lingkungan di setiap kabupaten/kota dengan kewenangan menjatuhkan ta’zir ringan hingga sedang; pelatihan hakim pengadilan negeri tentang fikih lingkungan agar dapat mengadopsi prinsip ta’zir dalam putusan; pengembangan aplikasi digital untuk melaporkan pelanggaran lingkungan yang langsung terhubung dengan lembaga hisbah dan MUI; serta kampanye masif tentang ta’zir sebagai instrumen keadilan restoratif yang tidak bertentangan dengan HAM tetapi justru melindungi hak lingkungan dan generasi mendatang.
Baca Juga :
sanksi pembalakan liar
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Ta’zir Lingkungan
1. Apakah ta’zir termasuk hudud yang wajib dilaksanakan?
Tidak, ta’zir berbeda dengan hudud. Hudud adalah hukuman yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan secara eksplisit oleh Al-Quran atau hadits, seperti hukuman potong tangan untuk pencuri atau cambuk untuk pezina. Sementara ta’zir adalah hukuman diskresi yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa. Namun, meskipun ta’zir bersifat diskresi, penjatuhan sanksi bagi pelaku pelanggaran lingkungan yang membahayakan masyarakat tetap wajib berdasarkan prinsip sad adz-dzari’ah (mencegah kerusakan).
2. Berapa lama maksimal durasi ta’zir penjara untuk pelanggaran lingkungan?
Dalam fikih klasik, durasi ta’zir penjara tidak ditetapkan secara baku dan bersifat fleksibel sesuai pertimbangan hakim. Sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah membatasi ta’zir penjara maksimal satu tahun untuk menghindari kezaliman, sementara ulama lain seperti Imam Malik membolehkan lebih lama jika diperlukan untuk memberikan efek jera. Di Indonesia, UU Lingkungan Hidup menetapkan sanksi penjara maksimal 15 tahun untuk kejahatan lingkungan berat, dan ini sejalan dengan prinsip ta’zir yang memberikan fleksibilitas kepada hakim.
3. Apakah ta’zir berupa cambuk diperbolehkan untuk pelanggaran lingkungan?
Ta’zir berupa cambuk (jilid) diperbolehkan dalam fikih Islam sebagai sanksi untuk pelanggaran yang belum mencapai tingkat hudud tetapi cukup serius. Cambuk ta’zir harus lebih ringan dari cambuk hudud, biasanya maksimal 10-39 kali dan tidak boleh sampai melukai kulit. Di Indonesia, cambuk untuk pelanggaran lingkungan hanya diterapkan di Aceh berdasarkan Qanun Hisbah. Di daerah lain, ta’zir lebih sering berupa denda, kerja sosial, atau penjara yang lebih sesuai dengan konteks sosial modern.
4. Siapa yang berwenang menjatuhkan ta’zir lingkungan di Indonesia?
Secara formal, yang berwenang menjatuhkan sanksi ta’zir adalah hakim syariah atau penguasa (waliyul amri). Di Aceh, Majelis Hisbah dan Mahkamah Syariah memiliki kewenangan ini. Di provinsi lain, hakim pengadilan negeri dapat mengadopsi prinsip-prinsip ta’zir dalam putusan meskipun menggunakan landasan hukum positif. Lembaga informal seperti pengurus masjid, kiai pesantren, atau kepala desa dapat menjatuhkan ta’zir ringan (teguran, denda kecil) untuk pelanggaran di tingkat komunitas, tetapi untuk sanksi berat harus melalui jalur pengadilan resmi.
5. Apakah ta’zir bisa diganti dengan denda jika pelaku tidak mau menjalani hukuman?
Dalam fikih, ta’zir bersifat fleksibel dan dapat dikonversi tergantung pertimbangan maslahat. Jika ta’zir berupa penjara dianggap terlalu memberatkan dan pelaku bersedia membayar denda yang cukup untuk membiayai pemulihan lingkungan, hakim dapat mengizinkan konversi. Namun, konversi tidak boleh menjadi celah bagi pelaku kaya untuk menghindari hukuman dengan mudah. Hakim wajib memastikan bahwa denda yang ditetapkan cukup besar untuk memberikan efek jera dan benar-benar digunakan untuk pemulihan lingkungan, bukan masuk kas pribadi.
Kesimpulan
Ta’zir lingkungan adalah instrumen hukum Islam yang sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai konteks pelanggaran ekologi. Dengan menggabungkan tujuan pencegahan, pemulihan, dan pendidikan, ta’zir memberikan solusi komprehensif yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memulihkan kerusakan yang terjadi.
Implementasi ta’zir di pesantren, desa wisata, dan bahkan korporasi menunjukkan bahwa sanksi berbasis syariah dapat efektif mengubah perilaku jika diterapkan dengan konsisten, transparan, dan adil. Integrasi ta’zir dengan sistem hukum positif Indonesia bukan berarti menggantikan undang-undang yang ada, tetapi memperkuat penegakan hukum dengan dimensi moral dan spiritual yang lebih kuat.
Sebagai umat Islam, kita tidak boleh menganggap remeh pelanggaran lingkungan karena dampaknya bukan hanya kepada manusia hari ini tetapi juga kepada generasi mendatang dan seluruh makhluk Allah. Mendukung penerapan ta’zir lingkungan adalah bagian dari amar ma’ruf nahi munkar dan tanggung jawab kita sebagai khalifah fil ardh.
Download Gratis: Panduan Ta’zir Lingkungan untuk Masjid dan Pesantren | Template Keputusan Hisbah Lingkungan
Referensi:
- Al-Ahkam As-Sultaniyyah, Imam Al-Mawardi
- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili
- As-Siyasah Asy-Syar’iyyah, Ibnu Taimiyyah
- Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
Baca Juga :
sanksi pencemaran air
Artikel ini ditulis berdasarkan kajian fikih kontemporer dan disesuaikan dengan konteks hukum Indonesia. Untuk penerapan spesifik, konsultasikan dengan ulama atau ahli hukum.
