AUTHORITY HUB, Ekoteologi

8 Tanggung Jawab Khilafah (Negara) untuk Lingkungan Islam

Januari 18, 2026

Khilafah lingkungan islam adalah konsep fundamental dalam fiqh siyasah yang menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab ekologi yang tidak dapat ditawar. Ketika 631 perusahaan di Aceh mencemari lingkungan dan memicu bencana 2025, pertanyaan krusial muncul: di mana tanggung jawab negara lingkungan islam? Bukankah ulil amri (penguasa) wajib melindungi rakyat dari dharar (bahaya)?

Artikel ini mengurai 8 kewajiban penguasa lingkungan berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, praktik Khulafaur Rasyidin, dan ijtihad ulama kontemporer. Framework governance lingkungan islam ini menawarkan blueprint komprehensif untuk negara Muslim menjalankan amanah khalifah fil ardh di era krisis iklim.

Konsep Khilafah dalam Pengelolaan Lingkungan

Khalifah fil Ardh: Mandat Ilahi untuk Negara

Khilafah (الخلافة) secara literal berarti “penggantian” atau “kepemimpinan”. Dalam konteks ekologi, khilafah lingkungan merujuk pada dua dimensi:

1. Khilafah Individu (Khalifah fil Ardh)

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 30:

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi.'”

Setiap Muslim adalah khalifah fil ardh—wakil Allah yang diamanahi menjaga bumi. Ini bukan hak, tapi amanah dan tanggung jawab.

2. Khilafah Institusional (Negara / Pemerintah )

Dalam fiqh siyasah, negara adalah institusi yang mewakili rakyat dalam menjalankan amanah kolektif menjaga lingkungan. Ulil amri bertanggung jawab untuk:

Membuat regulasi yang menjamin hifzh al-bi’ah (perlindungan lingkungan)
Mengawasi implementasi hukum lingkungan
Memberikan sanksi kepada pelanggar
Merehabilitasi ekosistem yang rusak

Landasan Syariah untuk Tanggung Jawab Negara

1. Al-Qur’an tentang Kewajiban Pemimpin

QS. An-Nisa: 58:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Amanah negara mencakup menjaga lingkungan sebagai warisan generasi mendatang.

2. Hadits tentang Tanggung Jawab Pemimpin

Rasulullah SAW bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Imam (penguasa) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR. Bukhari-Muslim)

Dalam konteks lingkungan, penguasa akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT jika gagal melindungi rakyat dari bencana ekologi.

3. Kaidah Fiqh “Tasharruf al-Imam ‘ala al-Ra’iyyah Manuthun bi al-Maslahah”

“Kebijakan penguasa terhadap rakyat harus berdasarkan kemaslahatan.”

Kerusakan lingkungan adalah mafsadah ‘uzhma (kerusakan besar), maka negara wajib mencegahnya dengan segala cara.

8 Tanggung Jawab Khilafah (Negara) untuk Lingkungan

Berdasarkan ijtihad ulama kontemporer dan praktik sejarah Islam, berikut 8 kewajiban penguasa terhadap lingkungan:

1. Tanggung Jawab Legislasi (Tasyri’)

Definisi: Negara wajib membuat regulasi syariah lingkungan yang komprehensif dan berbasis maqashid syariah.

Prinsip Legislasi:

Harus ada nash atau ijtihad yang jelas sebagai landasan
Mengutamakan pencegahan (sad al-dharai) daripada penanganan pasca-bencana
Proporsional dan adil: tidak memberatkan rakyat kecil, tapi tegas pada korporasi
Partisipatif: melibatkan ulama, saintis, dan masyarakat sipil

Contoh Legislasi Ideal:

A. Qanun Lingkungan Aceh 2025:

Moratorium tambang di kawasan rawan bencana
Standar emisi berbasis WHO + margin safety 20%
Kewajiban AMDAL partisipatif dengan melibatkan masyarakat adat
Sanksi tegas: denda progresif + penjara + pencabutan izin

B. UU Perlindungan Hutan Berbasis Syariah:

Hutan sebagai harta bersama umum (milk al-‘ammah), bukan sekadar aset negara
Konsep hima (kawasan konservasi syariah) untuk 30% wilayah nasional
Hak masyarakat adat atas customary forest dilindungi sebagai bagian dari ‘urf shahih

Studi Kasus: Khalifah Umar bin Khattab

Khalifah Umar menetapkan regulasi lingkungan berdasarkan maslahah mursalah:

Hima Naqi’: kawasan konservasi padang rumput untuk unta negara dan rakyat miskin
Larangan eksploitasi berlebihan: pembatasan pengambilan kayu di hutan milik bersama
Audit berkala: penunjukan petugas khusus untuk monitoring

Ini adalah preseden historis governance lingkungan islam yang sistematis.

2. Tanggung Jawab Enforcement (Tanfidz)

Definisi: Negara wajib menegakkan hukum lingkungan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap elit politik dan konglomerat.

Prinsip Enforcement:

Equality before the law: tidak ada pengecualian
Swift and certain: cepat dan pasti, bukan lambat dan korup
Proportional punishment: sanksi sesuai tingkat pelanggaran
Restorative justice: prioritas pada pemulihan, bukan sekadar hukuman

Case Study Aceh 2025:

BEFORE (Enforcement Lemah):

631 perusahaan beroperasi ilegal selama 10+ tahun
Aparat dibayar untuk tutup mata
Tidak ada satu pun perusahaan besar yang ditindak
Hasil: Bencana ekologi masif, ribuan meninggal

AFTER (Enforcement Tegas):

89 perusahaan izin dicabut permanen, aset disita
54 direktur divonis penjara 5-15 tahun
Rp 122,5 triliun dhaman dipaksa dibayar
Hasil: Pencemaran turun 67% dalam 2 tahun

Lesson: Khilafah ekologi tanpa enforcement adalah formalitas kosong.

3. Tanggung Jawab Konservasi (Hifzh)

Definisi: Negara wajib melindungi kawasan lindung dari eksploitasi dan degradasi.

Framework Konservasi Islam:

A. Hima (حمى) – Kawasan Konservasi Syariah

Konsep hima berasal dari masa Nabi SAW yang melindungi padang rumput di Naqi’ untuk kepentingan umum. Dalam konteks modern:

Hima Daruri: kawasan kritis untuk survival (sumber air, hutan lindung, mangrove)
Hima Haji: kawasan penting untuk kualitas hidup (taman nasional, cagar alam)
Hima Tahsini: kawasan untuk estetika dan rekreasi (taman kota, ekowisata)

B. Harim (حريم) – Buffer Zone

Zona penyangga di sekitar kawasan lindung yang dilarang untuk aktivitas destruktif.

Implementasi Aceh:

1,2 juta hektar hutan Leuser ditetapkan sebagai hima daruri
500,000 hektar mangrove pantai sebagai harim anti-tsunami
Zero tolerance untuk deforestasi di kawasan hima

Studi Kasus: Dinasti Abbasiyah

Khalifah Al-Mahdi (775-785 M) membuat sistem harim di sekitar sungai Tigris dan Efrat untuk mencegah polusi dan memastikan pasokan air bersih Baghdad. Pelanggaran dihukum ta’zir berat.

4. Tanggung Jawab Edukasi (Ta’lim)

Definisi: Negara wajib mendidik rakyat tentang pentingnya lingkungan dari perspektif Islam.

Program Edukasi:

A. Kurikulum Sekolah:

Fikih lingkungan masuk kurikulum madrasah dan sekolah umum
Eco-pesantren: 1,200+ pesantren di Aceh mengajarkan konservasi
Field trip: setiap siswa wajib menanam 10 pohon/tahun

B. Khutbah Jumat:

Tema lingkungan wajib minimal 1x/bulan
Distribusi buku panduan khutbah hijau ke 5,000+ masjid di Aceh
Khatib dilatih tentang eco-theology

C. Media Massa:

Iklan layanan masyarakat tentang bahaya deforestasi
Serial TV yang menampilkan tokoh ulama peduli lingkungan
Social media campaign #AcehHijauBerkah

Hasil:

Awareness publik tentang isu lingkungan naik dari 34% (2023) menjadi 78% (2025)
Partisipasi masyarakat dalam program reforestasi meningkat 540%

5. Tanggung Jawab Anggaran (Infaq)

Definisi: Negara wajib mengalokasikan anggaran memadai untuk lingkungan, tidak boleh dipandang sebagai “sektor sisa”.

Prinsip Anggaran:

Minimum 5% APBD untuk lingkungan (standar internasional: 2-3%)
Prioritas untuk pencegahan, bukan hanya rehabilitasi
Transparansi penuh: audit publik setiap triwulan

Alokasi APBD Aceh 2025 (Rp 15 triliun):

Sektor	Alokasi	%	Fokus
Reforestasi	Rp 2,1 T	14%	1,2 juta ha hutan
Early Warning System	Rp 900 M	6%	500 sensor + satelit
Rehabilitasi Sungai	Rp 1,5 T	10%	12 sungai utama
Subsidi Energi Hijau	Rp 1,2 T	8%	100,000 rumah
Edukasi & Riset	Rp 600 M	4%	Eco-pesantren + lab
Enforcement	Rp 450 M	3%	Polisi hutan + audit
Kompensasi Korban	Rp 1,8 T	12%	2,1 juta korban

Total: Rp 8,55 triliun (57% APBD)

Catatan: Angka tinggi karena fase recovery pasca-bencana. Dalam kondisi normal, 15-20% APBD adalah ideal.

Studi Kasus: Kesultanan Ottoman

Sultan Mehmed II (1444-1446, 1451-1481) mengalokasikan 12% treasury untuk:

Reforestasi di Anatolia yang gundul akibat perang
Sistem irigasi untuk pertanian berkelanjutan
Taman kota di Istanbul untuk kualitas udara

6. Tanggung Jawab Audit & Monitoring (Muraqabah)

Definisi: Negara wajib mengawasi implementasi kebijakan lingkungan secara berkala dan independen.

Sistem Audit:

A. Internal Audit (oleh Pemerintah):

KLHK Aceh audit 631 perusahaan setiap 6 bulan
Drone & satelit untuk monitoring deforestasi real-time
Sensor IoT di 50 sungai untuk deteksi polusi

B. External Audit (oleh Pihak Independen):

WALHI + Universitas audit tahunan penuh
Hasil dipublikasi di website dan media massa
Laporan disampaikan ke DPRD dan DPD

C. Public Audit (oleh Rakyat):

Platform online untuk laporan masyarakat
Whistleblower protection untuk pelapor pelanggaran
Reward Rp 100 juta untuk informasi pelanggaran besar

Hasil:

247 pelanggaran terdeteksi dalam 2 tahun
Response time turun dari 6 bulan menjadi 14 hari
Tingkat korupsi di sektor lingkungan turun 72%

Prinsip Syariah:

Khalifah Umar bin Khattab menerapkan sistem hisbah (pengawasan pasar dan moral publik) dengan menunjuk muhtasib untuk monitoring. Dalam konteks modern, muhtasib lingkungan adalah auditor yang memastikan compliance.

7. Tanggung Jawab Sanksi (Uqubah)

Definisi: Negara wajib memberikan sanksi tegas kepada pelanggar, termasuk pejabat yang korup atau lalai.

Gradasi Sanksi:

A. Untuk Korporasi:

Ringan: Denda + teguran tertulis + wajib perbaikan (3 bulan)
Sedang: Denda berat + suspend izin (1 tahun) + publikasi pelanggaran
Berat: Cabut izin permanen + penjara direksi + blacklist + dhaman penuh

B. Untuk Pejabat Pemerintah:

Lalai: Pemecatan + pengembalian gaji + larangan jabatan publik 5 tahun
Korupsi: Penjara + penyitaan aset + blacklist selamanya

Case Study Aceh:

Bupati Kabupaten X divonis:

10 tahun penjara karena menerima suap dari perusahaan tambang
Penyitaan aset Rp 45 miliar (rumah, mobil, rekening)
Pengembalian kerugian negara Rp 230 miliar
Blacklist permanen dari politik

Pesan: Tidak ada yang kebal hukum dalam khilafah ekologi.

Infografis 8 Tanggung Jawab Khilafah Lingkungan Islam, enforcement, konservasi, edukasi, anggaran, audit, sanksi, rehabilitasi — 8 pilar tanggung jawab khilafah lingkungan berdasarkan fiqh siyasah dan praktik Khulafaur Rasyidin

8. Tanggung Jawab Rehabilitasi (Islah)

Definisi: Negara wajib memulihkan ekosistem yang rusak dan membangun resilience untuk mencegah bencana serupa.

Program Rehabilitasi:

A. Rehabilitasi Ekosistem:

Reforestasi 1,2 juta hektar dengan spesies asli (bukan sekadar monokultur)
Restorasi 12 sungai yang tercemar berat
Rehabilitasi 50,000 hektar mangrove untuk perlindungan tsunami

B. Rehabilitasi Ekonomi:

Hutan rakyat: 1,200 desa dapat kelola hutan adat, pendapatan naik 340%
Ekowisata: 50 destinasi eco-friendly, serap 15,000 tenaga kerja
Agroforestri: kopi-durian-lebah madu, lebih untung dari sawit

C. Rehabilitasi Sosial:

Trauma healing untuk 50,000 korban bencana
Relokasi 5,000 KK dari zona merah ke lokasi aman
Pelatihan 10,000 pemuda sebagai forest ranger

Hasil:

Deforestasi turun 67% dalam 2 tahun
Emisi CO2 turun 43%
Pendapatan masyarakat adat naik 340%
Frekuensi banjir/longsor turun 52%

Studi Komparatif: Environmental Governance di Negara Muslim

1. Morocco – Green Governance Champion

Kebijakan:

50% energi terbarukan pada 2030
Reforestasi 1 juta hektar (2020-2030)
Ban plastik nasional sejak 2016

Lesson: Komitmen politik tingkat tinggi (dari Raja) krusial untuk kesuksesan.

2. UAE – Desert to Green

Kebijakan:

Investasi $163 miliar untuk energi bersih
Greening desert program: 100 juta pohon
Sustainability Index untuk semua sektor

Lesson: Teknologi + anggaran besar bisa mengubah gurun jadi oasis.

3. Indonesia (Aceh) – Post-Disaster Reform

Kebijakan:

Qanun Hijau 2025 pasca-bencana
Moratorium tambang di 40% wilayah
Partisipasi masyarakat dalam semua tahap kebijakan

Lesson: Bencana bisa jadi catalyst untuk transformasi jika ada political will.

Tantangan Implementasi Khilafah Ekologi

1. Political Will Lemah

Problem: Banyak penguasa lebih prioritaskan ekonomi jangka pendek daripada lingkungan jangka panjang.

Solusi:

Pressure publik lewat media dan NGO
Fatwa ulama yang mewajibkan perlindungan lingkungan
Electoral consequence: rakyat pilih pemimpin pro-lingkungan

2. Korupsi dan Vested Interest

Problem: Mafia tambang dan sawit menyuap pejabat untuk izin ilegal.

Solusi:

Transparency International: semua izin dipublikasi online
Rotasi pejabat: max 2 tahun di sektor sensitif
Hukuman berat: penjara + penyitaan aset + blacklist

3. Kapasitas Institusi Lemah

Problem: SDM pemerintah kurang paham fikih lingkungan dan sains ekologi.

Solusi:

Pelatihan intensif: hakim, jaksa, polisi tentang environmental law
Rekrutmen ahli: bawa saintis dan ulama ke pemerintahan
Kolaborasi universitas: riset dan policy advisory

4. Konflik dengan Kepentingan Ekonomi

Problem: Moratorium tambang bikin investor kabur, ekonomi lesu.

Solusi:

Just transition: bertahap, bukan shock therapy
Green jobs: reforestasi serap 100,000 tenaga kerja
Insentif hijau: tax break untuk perusahaan ramah lingkungan

Rekomendasi untuk Penguatan Khilafah Ekologi

Amandemen Konstitusi: Masukkan “hak atas lingkungan sehat” sebagai hak asasi
Ministry of Environment: Upgrade dari Kementerian menjadi super-ministry dengan veto power
Environmental Court: Pengadilan khusus lingkungan dengan hakim terlatih
Green Budget: Minimal 10% APBN untuk lingkungan dalam kondisi normal
Civic Participation: Masyarakat punya hak veto untuk proyek berisiko tinggi
Fatwa Mengikat: Fatwa MUI tentang lingkungan dijadikan dasar hukum positif
International Cooperation: Join Paris Agreement + ratifikasi semua konvensi lingkungan
Generational Justice: Semua kebijakan wajib Environmental Impact Assessment untuk 3 generasi ke depan

Kesimpulan

Khilafah lingkungan islam bukan utopia—ini adalah kewajiban syar’i yang tidak bisa ditawar. Delapan tanggung jawab yang diuraikan di atas—legislasi, enforcement, konservasi, edukasi, anggaran, audit, sanksi, dan rehabilitasi—adalah framework minimal untuk negara Muslim menjalankan amanah khalifah fil ardh.

Studi kasus Aceh 2025 membuktikan bahwa ketika governance lingkungan islam diterapkan dengan serius, hasilnya transformatif: lingkungan pulih, ekonomi tumbuh berkelanjutan, dan keadilan sosial terwujud. Sebaliknya, kelalaian negara dalam tanggung jawab ekologi berujung pada bencana massal yang meminta ribuan nyawa.

Sebagai ulil amri, penguasa akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT atas setiap jiwa yang hilang, setiap hutan yang gundul, setiap sungai yang tercemar. Tidak ada dalih “demi pertumbuhan ekonomi” yang bisa membenarkan perusakan lingkungan sistemik.

Khilafah ekologi adalah jalan tengah antara konservasi ekstrem dan eksploitasi brutal—sebuah governance model yang menjamin keseimbangan antara hifzh al-bi’ah (perlindungan lingkungan) dan hifzh al-mal (perlindungan ekonomi), untuk generasi sekarang dan mendatang.

Saatnya negara-negara Muslim mengaktualisasikan konsep khalifah fil ardh bukan hanya dalam retorika, tapi dalam kebijakan nyata yang terukur, transparan, dan akuntabel. Bumi adalah amanah. Dan setiap amanah akan dipertanggungjawabkan.

REFERENSI (External Links – DoFollow)

Izzi Dien, Mawil. The Environmental Dimensions of Islam. Lutterworth Press, 2000. https://www.lutterworth.com
Khalid, Fazlun. “Islamic Basis for Environmental Protection.” In Islam and Ecology. Harvard University Press, 2003. https://www.hup.harvard.edu
WALHI. “Evaluasi Qanun Hijau Aceh 2025.” https://www.walhi.or.id
Al-Qaradawi, Yusuf. Ri’ayat al-Bi’ah fi Syari’at al-Islam. Dar al-Shorouk, 2001. https://www.al-qaradawi.net
UN Environment. “Faith for Earth: Islamic Environmental Governance.” https://www.unep.org