AUTHORITY HUB, Ekoteologi

Fikih Lingkungan: Hukum dan Fatwa Ekologi dalam Islam

Januari 4, 2026

Pengantar: Krisis Ekologi dan Tanggung Jawab Fikih

Krisis lingkungan global telah mencapai titik kritis. Indonesia kehilangan 115.500 hektar hutan per tahun, pencemaran plastik di laut mencapai 1,29 juta ton, dan emisi karbon terus meningkat. Di tengah tantangan ini, fikih lingkungan atau fiqh al-bi’ah menawarkan kerangka hukum Islam yang komprehensif untuk melindungi ekosistem.

Fikih lingkungan bukan konsep baru. Ulama klasik seperti Imam al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, dan al-Qarafi telah merumuskan prinsip-prinsip perlindungan alam berdasarkan maqashid syariah. Di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Muhammadiyah telah mengeluarkan puluhan fatwa untuk merespons degradasi lingkungan.

Definisi Fikih Lingkungan: Fikih lingkungan adalah cabang ilmu fikih yang membahas hubungan manusia dengan alam berdasarkan dalil Al-Quran, hadits, dan kaidah fikih. Mencakup hukum pengelolaan sumber daya alam, pencegahan pencemaran, pelestarian keanekaragaman hayati, hingga sanksi bagi pelanggar.

Landasan Teologis: Allah SWT berfirman dalam QS. Al-A’raf [7]:56:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Rasulullah SAW bersabda:

“Dunia itu hijau dan indah. Allah telah menjadikan kalian khalifah padanya, maka Dia akan melihat bagaimana kalian beramal.” (HR. Muslim)

Kedua dalil ini menegaskan bahwa manusia adalah khalifah (pengelola) bumi yang harus menjaga, bukan merusak.

Sejarah Perkembangan Fikih Lingkungan di Indonesia

Era Klasik: Fondasi dari Kitab Kuning

Ulama Indonesia sejak masa Walisongo telah mengintegrasikan nilai konservasi dalam dakwah. Sunan Kalijaga mengajarkan harmoni dengan alam melalui filosofi memayu hayuning bawana (memelihara keselamatan dunia). Kitab-kitab fikih klasik seperti I’anah al-Thalibin, Fath al-Mu’in, dan Mughni al-Muhtaj memuat bab tentang ihya al-mawat (menghidupkan lahan mati), hima (kawasan lindung), dan larangan dharar (bahaya).

Era Modern: Fatwa dan Institusionalisasi

1. Nahdlatul Ulama (NU)

2016: Fatwa Haramnya Pembakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan
2019: Muktamar NU Bandar Lampung menghasilkan resolusi lingkungan hidup
2021: Kampanye “Pesantren Hijau” melibatkan 1.200 pondok pesantren
2023: Fatwa tentang Konservasi Energi dan Transisi Hijau

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

2011: Fatwa No. 04/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Pelestarian Satwa Langka
2014: Fatwa tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan
2016: Fatwa Haram Membakar Hutan dan Lahan
2022: Fatwa tentang Hukum Penggunaan Plastik Sekali Pakai

3. Muhammadiyah

2015: Tanfidz Keputusan Muktamar tentang Fikih Air
2018: Pedoman Hidup Berkelanjutan untuk Amal Usaha Muhammadiyah
2022: Fatwa tentang Energi Terbarukan dan Mitigasi Perubahan Iklim

Kontribusi Akademik

Lembaga seperti ISIF (Islamic Studies Institute for Fikih), ICMI, dan berbagai universitas Islam telah menghasilkan ratusan penelitian tentang fikih lingkungan. Disertasi-disertasi di UIN Jakarta, UIN Sunan Kalijaga, dan IAIN di seluruh Indonesia mengeksplorasi tema mulai dari fikih air, fikih hutan, hingga fikih perubahan iklim.

***“Fatwa kunci fikih lingkungan larang hukum pencemaran Islam.”***

Prinsip-Prinsip Dasar Fikih Lingkungan

1. Tauhid Ekologis: Kesatuan Penciptaan

Segala yang ada di alam semesta adalah ciptaan Allah yang bertasbih dan tunduk pada-Nya (QS. Al-Isra [17]:44). Manusia tidak boleh sombong dan merusak karena semua makhluk memiliki hak eksistensi.

Aplikasi Praktis:

Industri wajib mempertimbangkan dampak pada seluruh ekosistem, bukan hanya profit
Kebijakan pembangunan harus holistik, melindungi habitat satwa dan tumbuhan
Eksploitasi sumber daya harus mempertimbangkan keseimbangan ekologis

2. Khilafah: Manusia sebagai Pengelola Amanah

Khalifah bukan penguasa absolut, tetapi wakil Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban (QS. Al-An’am [6]:165). Setiap kerusakan lingkungan adalah pengkhianatan terhadap amanah.

Kasus Studi: Kebakaran Hutan Riau 2015 MUI Riau mengeluarkan fatwa haram pembakaran lahan. Para pelaku korporasi yang terbukti sengaja membakar dikenai sanksi ta’zir berupa denda dan pencabutan izin usaha. Ini adalah implementasi khilafah: akuntabilitas dunia dan akhirat.

3. Adl (Keadilan) dan Mizan (Keseimbangan)

QS. Ar-Rahman [55]:7-9 menegaskan Allah menciptakan alam dengan mizan (timbangan). Ketidakadilan terhadap alam—seperti overfishing, deforestasi masif—adalah pelanggaran hukum kosmik.

Contoh Fatwa NU: Fatwa Haramnya Alih Fungsi Lahan Pertanian Produktif (2018) menggunakan prinsip adl. Konversi sawah untuk properti menzalimi petani dan mengancam kedaulatan pangan.

4. La Dharar wa La Dhirar: Larangan Membahayakan

Kaidah fikih ini melarang tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Pencemaran air, udara, dan tanah dikategorikan sebagai dharar yang haram.

Yurisprudensi:

Pembuangan limbah kimia ke sungai = haram (dharar bagi masyarakat hilir)
Emisi pabrik berlebihan = haram (dharar bagi kesehatan publik)
Penambangan ilegal = haram (dharar bagi ekosistem)

5. Istishlah dan Maslahah Mursalah

Demi kemaslahatan umat, hukum baru dapat ditetapkan meskipun tidak ada nash eksplisit. Fatwa tentang plastik sekali pakai, emisi karbon, dan konservasi energi didasarkan pada prinsip ini.

Struktur Hukum Fikih Lingkungan

A. Hukum Taklifi: Wajib, Haram, Makruh, Sunnah, Mubah

1. Wajib:

Menjaga kebersihan sumber air (QS. Al-Anfal [8]:11)
Mencegah polusi yang membahayakan nyawa
Reboisasi lahan kritis milik pribadi
Pengelolaan sampah sesuai standar syariah

2. Haram:

Membakar hutan dan lahan (Fatwa MUI 2016)
Membuang limbah B3 sembarangan
Membunuh satwa langka tanpa alasan syar’i
Eksploitasi SDA merusak ekosistem

3. Makruh:

Penggunaan air berlebihan (israf)
Membuang makanan layak konsumsi
Konsumsi berlebihan produk sekali pakai

4. Sunnah:

Menanam pohon (Hadits: “Barangsiapa menanam pohon, maka pahalanya seperti sedekah”)
Konservasi energi dan air
Menggunakan produk ramah lingkungan
Edukasi lingkungan kepada masyarakat

5. Mubah (dengan syarat):

Penebangan kayu untuk kebutuhan (tidak merusak hutan)
Penangkapan ikan dengan alat ramah lingkungan
Pembangunan infrastruktur dengan AMDAL

B. Hukum Wadh’i: Sebab, Syarat, dan Mani’

Sebab Kewajiban Konservasi:

Kerusakan ekosistem yang mengancam nyawa
Kelangkaan sumber daya vital (air, pangan)
Bencana akibat ulah manusia

Syarat Sah Pengelolaan SDA:

Izin dari otoritas berwenang
Kajian dampak lingkungan (AMDAL)
Tidak merugikan masyarakat sekitar
Sesuai daya dukung lingkungan

Penghalang (Mani’):

Status kawasan lindung
Hak ulayat masyarakat adat
Ancaman kepunahan spesies

Fatwa-Fatwa Kunci Lingkungan Hidup

1. Fatwa MUI tentang Pelestarian Satwa Langka (2005)

Poin Utama:

Haram membunuh satwa dilindungi tanpa alasan darurat
Perdagangan ilegal satwa = memfasilitasi kemaksiatan (haram)
Pemerintah wajib menegakkan sanksi tegas

Dalil: QS. Al-An’am [6]:38 – “Tiada seekor binatang pun di bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat seperti kamu.”

Implementasi: Kerja sama MUI dengan KLHK dalam operasi pemberantasan perdagangan orangutan, harimau Sumatera, dan gajah.

2. Fatwa MUI tentang Pengelolaan Sampah (2014)

Ketentuan:

Membuang sampah sembarangan = haram (dharar)
Pembakaran sampah plastik = haram (polusi udara)
Pemilahan sampah organik-anorganik = wajib kifayah
Mendaur ulang = sunnah

Inovasi Pesantren: Pesantren Darussalam Gontor memiliki sistem “Waste Bank”, mengubah sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomis. Santri diajarkan bahwa lingkungan bersih adalah ibadah.

3. Fatwa NU tentang Pembakaran Hutan (2016)

Dikeluarkan saat kebakaran hutan Kalimantan dan Riau menyebabkan kabut asap lintas negara.

Hukum:

Pembakaran hutan untuk pembukaan lahan = haram
Perusahaan yang terbukti = wajib ganti rugi dan rehabilitasi
Aparat yang lalai = ikut berdosa

Sanksi Ta’zir:

Denda finansial
Pencabutan izin usaha
Penahanan pelaku
Kewajiban restorasi ekosistem

4. Fatwa Muhammadiyah tentang Energi Terbarukan (2022)

Posisi:

Transisi dari fosil ke energi bersih = wajib kifayah
Investasi pada proyek ramah lingkungan = prioritas
Masjid dan lembaga Muhammadiyah didorong pakai panel surya

Rasionalisasi: Menjaga bumi untuk generasi mendatang adalah bagian dari hifz al-nasl (menjaga keturunan), salah satu maqashid syariah.

Implementasi Fikih Lingkungan di Indonesia

A. Pesantren Hijau

Program NU yang melibatkan 1.200 pesantren untuk menjadi pusat pendidikan lingkungan.

Model:

Pesantren Al-Amin Mojokerto: Biogas dari kotoran ternak
Pesantren Tebuireng Jombang: Daur ulang sampah organik
Pesantren Lirboyo Kediri: Urban farming dan hidroponik

Kurikulum: Kitab Fiqh al-Bi’ah karya Yusuf al-Qaradhawi dan Al-Islam wa al-Bi’ah karya Abdullah bin Sulaiman al-Majid menjadi referensi wajib.

B. Sertifikasi Halal Ramah Lingkungan

LPPOM MUI mulai mengintegrasikan aspek lingkungan dalam sertifikasi halal. Produk yang prosesnya merusak lingkungan bisa dicabut sertifikatnya.

Kriteria Tambahan:

Limbah terkelola sesuai standar
Tidak menggunakan bahan berbahaya
Transparansi rantai pasok

C. Advokasi Kebijakan Publik

MUI dan Climate Action: MUI aktif dalam dialog COP (Conference of the Parties) UNFCCC, menyuarakan perspektif Islam tentang keadilan iklim dan tanggung jawab negara maju.

NU dan Hutan Adat: NU mendukung pengakuan hutan adat (hutan ulayat) sebagai kawasan konservasi berbasis masyarakat. Fatwa tentang hima (kawasan lindung dalam Islam) menjadi landasan legal.

Tantangan dan Solusi Fikih Lingkungan

Tantangan:

Gap Implementasi: Fatwa belum sepenuhnya diterapkan di lapangan
Konflik Ekonomi: Tekanan industri vs konservasi
Minimnya Edukasi: Masyarakat belum paham fikih lingkungan
Lemahnya Penegakan: Sanksi ta’zir tidak efektif

Solusi:

Integrasi Kurikulum: Fikih lingkungan masuk pendidikan formal dan non-formal
Kolaborasi Multi-Stakeholder: Ulama, pemerintah, NGO, dan korporasi
Penguatan Hisbah Lingkungan: Tim syariah yang mengawasi praktik ramah lingkungan
Insentif Ekonomi: Subsidi untuk usaha hijau, denda berat untuk pelanggar

Hubungan Fikih Lingkungan dengan Konsep Lain

Fikih lingkungan tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan:

Fatwa MUI tentang Lingkungan: Basis regulasi formal
Fiqh al-Bi’ah: Fikih Ekologi Klasik: Fondasi tekstual dari ulama terdahulu
Hukum Pencemaran dalam Islam: Aspek punitif dan preventif
Qawaid Fiqhiyyah Lingkungan: Kaidah-kaidah universal
Ijtihad Kontemporer Ekologi: Respons terhadap isu modern
Maslahah Mursalah dalam Konservasi: Pertimbangan kemaslahatan publik
Maqashid Syariah Lingkungan: Tujuan tertinggi hukum Islam
Pengelolaan SDA Perspektif Syariah: Praktik sustainable
Sanksi Pelanggaran Lingkungan dalam Fikih: Sistem hukuman ta’zir
Hisbah Lingkungan: Pengawasan Syariah: Mekanisme kontrol sosial

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Fikih Lingkungan

1. Apakah fikih lingkungan mengikat secara hukum?

Fikih lingkungan mengikat secara agama bagi umat Islam. Fatwa ormas seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah menjadi rujukan moral. Secara hukum positif, fatwa bisa menjadi pertimbangan hakim dalam Peradilan Agama dan dasar kebijakan pemerintah.

2. Bagaimana hukum penggunaan plastik sekali pakai?

MUI (2022) menyatakan makruh tanzih (sebaiknya dihindari) karena dampak jangka panjang. Jika ada alternatif ramah lingkungan yang terjangkau, menggunakan plastik sekali pakai bisa menjadi haram karena prinsip sadd al-dzari’ah (menutup jalan kerusakan).

3. Apakah reboisasi termasuk ibadah?

Ya. Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu pohon/tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan itu menjadi sedekah baginya” (HR. Bukhari dan Muslim).

4. Bagaimana hukum perusahaan yang mencemari lingkungan?

Haram dan wajib dihentikan. Perusahaan wajib membayar denda (diyah atau ganti rugi), merestorasi lingkungan, dan bisa dikenai sanksi pencabutan izin. Direktur dan pemegang saham ikut bertanggung jawab di akhirat.

5. Apa peran ulama dalam mitigasi perubahan iklim?

Ulama berperan dalam:

Mengeluarkan fatwa yang mengikat umat
Edukasi melalui khutbah, pengajian, dan media sosial
Advokasi kebijakan pro-lingkungan kepada pemerintah
Mengembangkan model ekonomi hijau berbasis syariah

6. Apakah fikih lingkungan sama dengan deep ecology atau eco-theology Kristen?

Tidak sama. Fikih lingkungan tetap antroposentris moderat: manusia adalah khalifah dengan tanggung jawab khusus. Namun, ia menolak eksploitasi ekstrem dan menekankan keseimbangan (mizan). Berbeda dengan deep ecology yang biosentris radikal.

7. Bagaimana mengintegrasikan fikih lingkungan dalam kehidupan sehari-hari?

Hemat air dan listrik (mencegah israf)
Pilah sampah organik dan anorganik
Gunakan produk reusable
Dukung bisnis ramah lingkungan
Ikut program konservasi lokal (penanaman mangrove, bersih sungai)
Edukasi keluarga tentang akhlak lingkungan

Kesimpulan: Menuju Peradaban Ekologis Islam

Fikih lingkungan bukan sekadar kumpulan fatwa, tetapi paradigma hidup yang mengintegrasikan spiritualitas, etika, dan aksi nyata. Di era Antroposen ini, di mana aktivitas manusia dominan mengubah sistem bumi, Islam menawarkan jalan tengah: kemajuan tanpa kehancuran, kemakmuran tanpa penindasan terhadap alam.

Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar dengan keanekaragaman hayati luar biasa, memiliki peran strategis. Fatwa-fatwa NU, MUI, dan Muhammadiyah harus dikawal implementasinya melalui:

Legislasi: UU Lingkungan Hidup yang mengadopsi prinsip fikih
Yudikasi: Hakim yang mempertimbangkan fatwa dalam putusan
Eksekusi: Pemerintah yang tegas menegakkan sanksi

Generasi muda Muslim harus menjadi khalifah lingkungan yang aktif. Bukan hanya berdoa, tetapi bekerja. Bukan hanya mengkritik, tetapi memberi solusi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: