Di tengah masyarakat Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya dan agama, dialog hukum, kebijakan publik, dan moderasi beragama menjadi kunci utama untuk membangun harmoni sosial. Acara pelantikan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Taman dan PAC Pergunu Taman di Sidoarjo pada 7 November 2025, menghadirkan tema “Meneguhkan Identitas Kesarjanaan Santri dan Kebangsaan di Tengah Pluralitas”. Kegiatan ini, yang digelar di Universitas Ma’arif Hasyim Latif (UMAHA), tidak hanya merayakan Hari Santri dan Hari Pahlawan, tapi juga mempersiapkan Harlah ke-26 ISNU pada 19 November mendatang.
Hadirnya tokoh-tokoh seperti Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Sidoarjo, Dr. H. Mufi Ahmad Rosyadi, MEI, serta Sekretaris Pengurus Wilayah (PW) ISNU Jawa Timur, Moh. Dawud, M.Sos, menambah bobot acara ini. Mereka membahas bagaimana dialog hukum, kebijakan publik, dan moderasi beragama dapat menjadi alat efektif dalam menangani isu intoleransi yang masih marak. Momentum seperti ini mengingatkan kita bahwa sarjana santri memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, terutama bagi generasi milenial dan Gen Z yang tumbuh di era digital penuh tantangan pluralitas.
Artikel ini akan mengupas lebih dalam bagaimana acara tersebut memperkuat identitas kesarjanaan santri, dengan fokus pada irisan hukum dan moderasi beragama. Bagi audiens Muslim, santri, pesantren, hingga masyarakat umum, pemahaman ini bisa menjadi panduan praktis untuk berkontribusi dalam menjaga kerukunan nasional. [Link internal: Artikel terkait Hari Santri Nasional].
Latar Belakang Acara dan Tema Utama
Acara dialog hukum, kebijakan publik, dan moderasi beragama ini merupakan inisiatif ISNU Sidoarjo untuk memperkuat peran sarjana santri dalam konteks kebangsaan. Tema “Meneguhkan Identitas Kesarjanaan Santri dan Kebangsaan di Tengah Pluralitas” dipilih untuk menjawab dinamika sosial saat ini, di mana keberagaman justru sering menjadi sumber konflik. Ketua Pimpinan Cabang (PC) ISNU Sidoarjo, Dr. H. Sholehuddin, M.Pd.I, menekankan bahwa kegiatan ini bagian dari strategi jangka panjang ISNU dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi.
Perkembangan keagamaan pasca-reformasi, seperti yang diuraikan Moh. Dawud, menunjukkan bagaimana masyarakat Indonesia telah bergeser dari polarisasi menuju dialog yang lebih inklusif. Namun, tantangan seperti kekerasan atas nama agama masih ada, yang menuntut pendekatan terintegrasi melalui hukum dan kebijakan. Dr. Mufi Ahmad Rosyadi juga menyambut baik inisiatif ini, sambil mengulas kurikulum cinta sebagai fondasi moderasi beragama di tingkat pendidikan.
Acara dihadiri Asisten Bupati Sidoarjo, Makhmud, serta jajaran PCNU Sidoarjo seperti H. Ali Masykuri dan Ketua Pergunu Sidoarjo, Moh. Anwar. Kehadiran Rois dan Ketua Majelis Wakil Cabang NU Taman, beserta penasehat ISNU dan Pergunu, memperkaya diskusi dengan perspektif grassroots dari pesantren.
Irisan Hukum dan Kebijakan Publik dengan Moderasi Beragama
Salah satu poin krusial dalam dialog hukum, kebijakan publik, dan moderasi beragama adalah bagaimana aspek hukum dan kebijakan publik selalu beririsan dengan program pematangan moderasi beragama. Dr. Sholehuddin menjelaskan bahwa produk hukum sering dimanfaatkan kelompok mayoritas untuk menindas minoritas, sehingga diperlukan reformasi kebijakan yang berbasis keadilan. Ini bukan hanya teori, tapi praktik nyata yang bisa diterapkan di tingkat lokal seperti Sidoarjo.
Misalnya, kebijakan publik tentang pendidikan agama harus mengintegrasikan elemen moderasi untuk mencegah radikalisme. Dalam konteks Indonesia, undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan, tapi implementasinya memerlukan pengawalan dari sarjana santri. Program seperti ini bisa dikembangkan melalui kolaborasi antara Kemenag dan organisasi seperti ISNU, memastikan bahwa kebijakan tidak hanya reaktif tapi proaktif dalam mempromosikan damai.
Untuk audiens milenial dan Gen Z, irisan ini relevan karena mereka sering terpapar narasi ekstrem di media sosial. Dengan memahami bagaimana hukum melindungi pluralitas, generasi muda santri bisa menjadi influencer positif di komunitas online mereka. [Link eksternal: Situs resmi Kemenag tentang moderasi beragama].
Pentingnya Dialog dan Pendekatan Inklusif untuk Kerukunan Masyarakat
Dialog hukum, kebijakan publik, dan moderasi beragama menekankan pentingnya dialog dan pendekatan inklusif dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang majemuk. Dr. Sholehuddin menegaskan bahwa agama seharusnya menjadi sumber kedamaian, bukan kekerasan, sehingga pelurusan pandangan keberagamaan melalui diskusi terbuka sangat dibutuhkan. Pendekatan ini melibatkan semua pihak, dari pemerintah hingga masyarakat sipil, untuk membangun jembatan antar-kelompok.
Berikut poin-poin kunci pendekatan inklusif:
- Komunikasi Konstruktif: ISNU berperan sebagai jembatan melalui forum dialog rutin, menghindari konfrontasi dan mendorong empati.
- Pelibatan Generasi Muda: Santri milenial dan Gen Z diajak berpartisipasi, menggunakan bahasa digital untuk menyebarkan pesan toleransi.
- Kolaborasi Lintas Sektor: Kerja sama antara NU, pemerintah, dan perguruan tinggi seperti UMAHA untuk program pelatihan moderasi.
Dalam praktiknya, acara ini menunjukkan bagaimana dialog bisa mengubah narasi negatif menjadi positif, terutama di daerah rawan konflik seperti Jawa Timur. Bagi masyarakat umum, ini mengajarkan bahwa kerukunan bukan slogan, tapi aksi nyata yang dimulai dari tingkat lokal.
Peran Narasumber Dr. Zamroni dalam Menekankan Aspek Hukum
Dr. Zamroni, yang juga Wakil Ketua Bidang Hukum, selaku narasumber utama dalam dialog hukum, kebijakan publik, dan moderasi beragama, lebih menekankan aspek hukum secara mendalam. Beliau mengupas sejarah sikap radikal tokoh-tokoh masa lalu yang awalnya positif dalam melawan tirani, tapi kemudian bergeser menjadi negatif jika tidak dikendalikan. Pengalaman sebagai mantan Ketua ISNU Bangkalan membuat analisisnya kaya akan konteks historis Nahdlatul Ulama.
Dr. Zamroni mengajak para sarjana santri untuk mengawal hukum secara adil dan bijak, demi mewujudkan rasa aman dan damai bagi semua warga. Ini termasuk memantau implementasi kebijakan yang mendukung pluralitas, seperti regulasi tentang kebebasan beragama. Pendekatannya holistik, menggabungkan fiqih Islam dengan hukum positif Indonesia, yang relevan bagi santri pesantren yang ingin berkarir di bidang hukum.
Bagi audiens Gen Z, pesan ini bisa diterjemahkan ke aktivisme digital, di mana mereka memverifikasi informasi hukum untuk melawan hoaks yang memicu intoleransi. Kontribusi Dr. Zamroni memperkaya acara, menjadikannya bukan sekadar pelantikan, tapi platform pembelajaran berkelanjutan.
Tantangan Kekerasan atas Nama Agama dan Solusi Jangka Panjang
Meski kemajuan moderasi beragama terlihat, berbagai kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama masih terjadi, menunjukkan perlunya pelurusan cara pandang terhadap ajaran agama. Dalam dialog hukum, kebijakan publik, dan moderasi beragama, ini dibahas sebagai isu sentral yang memerlukan intervensi hukum. Dr. Sholehuddin menyatakan bahwa agama adalah alat untuk kedamaian, tapi pandangan keliru justru memicu konflik.
Solusi jangka panjang meliputi:
- Pendidikan Berbasis Hukum: Integrasi kurikulum moderasi di pesantren untuk membekali santri dengan pengetahuan kebijakan publik.
- Monitoring Kebijakan: ISNU memantau undang-undang yang berpotensi diskriminatif, bekerja sama dengan Kemenag.
- Program Kemanusiaan: Inisiatif yang menjawab tantangan kebangsaan, seperti dialog antar-agama di tingkat desa.
Bagi Muslim dan masyarakat umum, pemahaman ini mendorong partisipasi aktif dalam menangkal radikalisme. Acara ISNU Sidoarjo menjadi contoh bagaimana organisasi keagamaan bisa berkontribusi pada kebijakan nasional.
Dialog hukum, kebijakan publik, dan moderasi beragama melalui acara ISNU Sidoarjo berhasil meneguhkan identitas kesarjanaan santri sebagai pilar kebangsaan di tengah pluralitas. Dengan mempertahankan poin-poin esensial seperti irisan hukum dengan moderasi, pendekatan inklusif, dan kontribusi narasumber seperti Dr. Zamroni, kegiatan ini memberikan inspirasi bagi santri, milenial, Gen Z, dan masyarakat luas. Mari bergabung dalam gerakan ini: ikuti forum ISNU terdekat atau bagikan pengetahuan moderasi beragama di media sosial Anda untuk membangun Indonesia yang damai. Hubungi PC ISNU Sidoarjo untuk informasi lebih lanjut.
